Link Terkait



Lebih detail kontak
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Statistik

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterSekarang45
mod_vvisit_counterKemarin170
mod_vvisit_counterMinggu ini714
mod_vvisit_counterMinggu lalu1345
mod_vvisit_counterBulan ini5604
mod_vvisit_counterBulan lalu7955
mod_vvisit_counterSeluruhnya171018

We have: 1 guests, 1 bots online
IP anda: 50.19.47.197
 , 
Today: Sep 28, 2016

Terkini

Jadwal Sholat

  • Rinjai Meletus


  • Signboard Geopark Rinjani Lombok Distamben di Objek Wisata Benang Stokel
    Salah satu contoh Signboard untuk perkembangan Geopark Rinjani-Lombok yang dibangun Distamben Prov. NTB pada TA. 201 di Kawasan Wisata Benang Stokel, Aik Berik, Batukliang Utara, Lombok Tengah
  • Anak Rinjani
  • Sosialisasi Mitigasi Bencan Alam Geologi

    Salah satu bentuk kepedulian Distamben Prov.NTB dalam rangka Pengurangan Resiko Bencana Alam Geologi dengan mengadakan Sosialisasi di SMA/SMK se-NTB dengan alokasi 2 SMA?SMK per-Kabupaten/tahun

DISTAMBEN PROVINSI NTB

SEJARAH LETUSAN GUNUNG RINJANI DAN RESIKO BENCANANYA

oleh : Kusnadi

Gunung Rinjani merupakan salah satu gunungapi aktif tipe-A di Indonesia. Gunungapi aktif tipe-A adalah gunungapi aktif yang pernah meletus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setelah tahun 1600.  Sedikit melenceng dari topik ada satu pertanyaan besar dibenak saya kenapa harus tahun 1600. Ternyata ini berkaitan dengan pencatatan, dimana sebelum tahun itu belum ada pencatatan yang sistematik tentang kejadian letusan gunungapi dan suatu hal yang membuat miris adalah yang pertama-tama kali melakukan pencatatan adalah orang Belanda yang mulai datang ke Nusantara sekitar tahun itu.


Kembali ke topik gunung Rinjani secara administrasi berada di 3 (tiga) yaitu Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara. Gunung Rinjani merupakan gunungapi aktif tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian 3726 meter dari permukaan laut. Aktifitas vulkanik saat ini berpusat di Gunung Barujari yang terletak didalam Kaldera Segare Anak. Dalam sejarah gunungapi ini pernah meletus dahsyat dengan indeks eksplosivitas (volcanic Explosivity Index/VEI) 8 dari skala 1-8. Letusan ini dikenal dengan letusan Gunung Samalas yang terjadi pada tahun 1257 yang didasarkan pada hasil pelelusuran catatan sejarah suku sasak yang tercantum dalam babat Lombok dan hasil analisa sample batuan produk letusan saat itu. Kejadian letusan tersebut mengakibatkan terbentuknya kaldera Segare Anak yang dapat kita lihat keindahannya saat ini. Hasil yang indah memang membutuhkan proses yang dahsyat. Letusan tersebut juga diperkirakan berdampak sampai ke kutup dengan ditemukannya material hasi letusan dikedua kutup tersebut. Sejarah eropa juga mencatat bahwa pada saat itu terjadi gelap dan musim dingin yang berkepanjangan mengakibatkan wabah penyakit, dan kelaparan karena tumbuhan dan ternak mati.

Setelah letusan besar tersebut, saat ini gunung Rinjani mulai dengan fase vulkanik baru bernama Gunung Barujari. Gunung Barujari seperti dijelaskan sebelumnya terletak ditengah-tengah kaldera Segare Anak. Berdasarkan data dari Kanwil Pertambangan dan Energi NTB dan PVMBG letusan gunung Barujari tercatat terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali yaitu tahun 1846, 1884, 1901, 1906, 1909, dan 1915 berupa letusan abu dan lelehan lava. Tahun 1944 terjadi lagi letusan abu dan lelehan lava yang membentuk Gunung Mas di kaki Gunung Barujari sebelah Barat Laut. Selanjutnya terjadi letusan tahun 1966, 1994, 2004, 2009, 2015 dan 2016 dengan tipe yang sama berupa letusan abu dan lelehan lava.

Faktor utama dalam penentuan tingkat resiko bencana gunungapi adalah melihat sejarah letusan. Tentunya untuk gunung Rinjani yang dilihat adalah sejarah letusan pasca terbentuknya gunung Barujari. Dari catatan yang ada letusan Gunung Barujari berupa abu vulkanik, lelehan lava dan lontaran batupijar. Abu vulkanik memiliki tingkat ketebalan yang sedang sampai tipis. Daerah yang terdampak adalah hutan disekitar lereng gunung Rinjani sedangkan untuk daerah luar cenderung tipis. Yang paling terdampak terhadap letusan abu vulkanik gunung Barujari adalah penerbangan karena setipis apapun debu vulkanik dapat berbahaya bagi pesawat. Lelehan lava memiliki jangkauan yang sangat terbatas apalagi untuk lava yang bersifat asam sampai menengah umumnya bersifat kental yang mengakibatkan kecepatannya sangat lamban. Untuk kasus Gunung Rinjani lelehan lava hanya berdampak ke lereng gunung Barujari artinya orang yang berada didalam danau segara anak pun masih aman. Tetapi ada kemungkinan lain apabila berada dipuncak maupun Segara Anak yaitu lontaran batupijar dan awan panas. Lonataran batupijar dan awan panas bisa mencapai ke tepi danau dan puncak gunung Rinjani. Bencana lain yang mungkin terjadi adalah banjir bandang disepanjang sungai yang berhulu di Gunung Rinjani yang diakibatkan oleh penumpukan material letusan gunung Barujari dihulu segara anak. Sungai yang paling berresiko terdampak banjir bandang adalah sungai Kokoh Putik karena langsung berhulu di Segara Anak.

Semua penjelasan diatas telah tertuang didalam Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Rinjani. Yang terdiri dari 3 (kawasan) yaitu III, II dan I. KRB III yang merupakan kawasan paling berbahaya terdampak lontaran batupijar, awan panas, lelehan lava dan gas beracun. Kawasan ini berada dalam radius 3 km dari puncak gunung Barujari yang berarti berada dalam kaldera Segara Anak. KRB II yang juga memiliki potensi terdampak lontaran batupijar dan awan panas berada dalam radius 5 km dari puncak gunung Barujari meliputi Puncak Rinjani, Pusuk Sembalun, Pusuk Senaru dan daerah disekitar rim Rinjani. Sedangkan KRB I yang kemungkinan terdampak bahaya sekunder dari letusan gunung Barujari berupa banjir lahar dan banjir bandang merupakan daerah sepanjang sungai yang berhulu dipuncak gunung Rinjani terutama sungai Kokoh Putik.

Dapat saya simpulkan bahwa letusan Gunung Barujari yang terjadi pada hari Selasa, 27 September 2016 pukul 14:45 WITA dengan tinggi kolom abu vulkanik mencapai 2000 m di atas puncak G. Rinjani atau sekitar 600 meter di atas permukaan laut (PVMBG) tidak perlu menjadikan kekhawatiran berlebihan bagi warga yang tinggal disekitar lereng Rinjani secara khusus maupun warga NTB secara umum karena daerah tempat tinggal mereka tidak termasuk dalam KRB Gunung Rinjani. Yang perlu dilakukan adalah mengikuti petunjuk sesuai arahan dari PVMBG.



 

PLTS Komunal Cendi Manik


 

SEJARAH LETUSAN GUNUNG RINJANI DAN RESIKO BENCANANYA

oleh : Kusnadi Gunung Rinjani merupakan salah satu gunungapi aktif tipe-A di Indonesia. Gunungapi aktif tipe-A adalah gunungapi aktif yang pernah meletus sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setelah tahun 1600. Sedikit melenceng dari topik ada satu pertanyaan besar dibenak saya kenapa harus tahun 1600. Ternyata ini berkaitan dengan pencatatan, dimana sebelum tahun itu belum ada pencatatan yang sistematik tentang kejadian letusan gunungapi dan suatu hal yang membuat miris adalah yang pertama-tama kali melakukan pencatatan adalah orang Belanda yang mulai datang ke Nusantara sekitar tahun itu.Kembali ke topik gunung Rinjani secara administrasi berada di 3 (tiga) yaitu Kabupaten Lombok Timur,...


Selengkapnya...

Rekap Sumberdaya & Cadangan Strategis Indonesia

lebih lengkap lihat di http://bgl.esdm.go.id/ (http://bgl.esdm.go.id/)


Selengkapnya...

Sebaran Potensi Mineral Strategis Indonesia

lebih lengkap lihat di http://bgl.esdm.go.id/ (http://bgl.esdm.go.id/)


Selengkapnya...

Pengumpulan Dokumen Informasi Publik

RINCIAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK Kelngkapan Lampiran dari Jawaban surat Sekretaris Daerah Provinsi NTB nomor : 481/48/ Disgubkominfo/VI tanggal 19 Juli 2016 perihal Pengumpulan Dokumen Informasi Publik. 1. Profil Badan Publik 2. Ringkasan DPA 3. Rencana Strategis 4. LAKIP 5. Laporan Aliran Kas 6. Laporan Keuangan 7. Data Penelitian (jika ada) 8. Telaahan...


Selengkapnya...

Layanan Publik

JENIS LAYANAN YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT I. Layanan Langsung : 1. Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu). 2. Layanan Barang dan Jasa oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Panitia Lelang. 3. Layanan Analisa/Pengujian Mineral dan Analisa/Pengujian Air oleh Balai Pengujian Mineral...


Selengkapnya...

Kegiatan Sosialisasi Mitigasi s/d Tahun 2016

NO NAMA SEKOLAH KABUPATEN TAHUN JENIS SOSIALISASI 1 SMAN 1 Praya Lombok Tengah 2013 MBG 2 MAN 2 Praya ...


Selengkapnya...

Hasil Uji Laik Ketenagalistrikan

NO NAMA DAN LOKASI PLTMH TURBIN GENERATOR TRAVO BANGUNAN SIPIL KETERANGAN 1 PLTMH Bunut Jambul. 30 Kw. Ds.Tetebatu Selatan, Kab.Lotim Type Cross flow. 30 Kw ...


Selengkapnya...

Pembangunan Biogas Dana APBD s/d Tahun 2014

NO KAB/KOTA TAHUN s.d - 2012 2014 s.d - 2014 1 2 3 4 5 1 Lombok Barat ...


Selengkapnya...

Rekap Captive Power Tahun 2015

No SiSTEM JUMLAH PERUSAHAN ( buah ) JUMLAH KAPASITAS ( KVA ) 1 2 3 4 1. Bima 19 8.433 ...


Selengkapnya...

Pembangunan Energi Baru Terbarukan s/d Tahun 2015

NO KAB/KOTA JUMLAH PEMBANGUNAN ENERGI TERBARUKAN BERDASARKAN JENIS (UNIT) PLTB PLTS Komunal PLTS PLT Accu PLTMH Biogas Biodiesel 1 Kota Mataram ...


Selengkapnya...

Daftar Desa Mandiri s/d Tahun 2015

NO DESA, KECAMATAN, KABUPATEN JUMLAH KK KK BERLISTRIK (KK) KK BERLISTRIK (%) DME BERBASIS KETERANGAN 1. Desa Talonang, Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat. 258 244 94,57 ...


Selengkapnya...

Rasio Elektrifikasi s/d Tahun 2015

NO. KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 2010 2011 2012 2014 2015 1 2 3 4 5 ...


Selengkapnya...

Maintenance Server DISTAMBEN NTB

Setelah lama server yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak digunakan, sekarang server tersebut digunakan kembali untuk co-host website distamben.ntbprov.go.id. Dengan co-host maka data bisa dibackup secara otomatis dan upload konten juga bisa dilakukan secara offline.



Pemeliharaan server milik Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2012, Perda Pertambangan Sudah Di Nikmati Masyarakat Sumbawa

Rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertambangan sudah tuntas di bahas dan dipastikan akan menjadi perda pertambangan yang mengatur tentang ijin pertambangan rakyat (IPR) di tahun 2012 mendatang.

Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si Ketua komisi I DPRD Sumbawa, kepada media, Kamis (29/12) menyatakan pembahasan ranperda IPR tersebut sempat tertunda karena ada beberapa kendala yang walaupun pada akhirnya pembahasan mengalami intensitas alot dan tertib.
”Ini kepentingan rakyat tidak ada tandesius politik,” jelas Fikri Sapaan akrabnya.
Menurut Fikri, ini merupakan kado akhir tahun dari komisi I sumbawa kepada masyarakat sumbawa khususnya pecinta tambang rakyat yang sudah lama di cita-citakan oleh masyarakat.
”Tambang rakyat akan dilegalkan namun melalui Perda,” tegasnya.
Lebih jauh dalam bab 3 bagian I ayat 3 pasal 1 dan pasal 2 tentang wilayah pertambangan (WPR) ada dua huruf yang dihilangkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara WPR dengan WP yang peruntukan kawasan pertambangan sesuai dengan kebutuhan.
”Inilah alasan dua huruf tersebut dihilangkan,” cetus Fikri.
Sementara itu, bab IV dihilangkan karena dinilai rumitnya masyarakat untuk mendapatkan IPR tersebut serta prosesnya panjang dalam mengurus ijin oleh masyarakat.
Bukan hanya itu, dalam pasal 1 ayat 1 untuk luas wilayah WPR yang diberikan perorang 1 Ha, per kelompok 5 Ha, dan per koperasi sebanyak 25Ha.
”Biar semuaa rakyat bisa kena dan menikmati tambang rakyat itu sendiri,” tukasnya.
Sanksi juga akan diberikaan bagi yang melakukan pelanggaran dalam pengelolahan WPR dan memberikan laporan palsu mengenai WPR yakni, penjara minimal 3 bulan dan denda sebanyak Rp 5 juta.

Tambang Pasir Besi, PT. JMK Tetap Bayar Iuran

Kabupaten Bima, Sumbawanews.Com.- Tahun 2010 PT. Jaga Mahesa Karta (JMK) telah menyetor ke pusat melalui Rekening Menteri Keuangan RI Rp.150 Juta iuran tetap dan Rp.72.025.000 royalti. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima melalui Drs.H. Fathul Arifin, MM menjelaskan, Deaedereent adalah iuran tetap yang bayar sesuai luas hektar (dikalikan sesuai hektar). Sedangkan Royalti ada mengeskpor pasir besi tersebut, sehingga setiap kali ekspor perusahaan tambang wajib bayar royalti pada pusat.

Untuk nilai ekspor di sebut dalam satuan ton di kalikan dengan harga pasar dunia. Sementara untuk daerah penghasil (Kabupaten Bima, red) sebanyak 64 porsen dari iuran tetap itu di peruntukkan pada daerah penghasil, sedangkan royalti untuk daerah 32 porsen. “Itulah pendapatan untuk daerah Kabupaten Bima sesuai UU Nomor 40 tahun 2009 tentang mineral batu bara (Minerba) dan PP 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba,” jelas Kabid Geologi dan Pertambangan Umum Drs.H. Fathul Arifin, MM diruang kerjanya Senin (13/2).
Sementara Corporte Social Ersresponsibility (CSA)   merupakan sudah menjadi kewajiban pihak perusahaan terhadap bidang sosial kemasyarakatan, seperti bantuan perbaikan jalan, bantuan pada pembangunan masjid, kegiatan olahraga, hewan qurban dan bantuan lainnya. Rencanannya CSA tersebut akan dibuatkan Peraturan Daerah (perda) dan Peraturan Bupati (perbub), agar bantuan sosial tersebut terlaksana dengan baik, dan perda/perbub tersebut kini sedang disusul oleh pihak distamben, Sedangkan Community Theevelopment (CD) merupakan bantuan kerelaan perusahaan bagi masyarakat, tidak harus seperti CSA.
Sekarang PT. JMK asal Domestik Indonesia dibawah pimpinan Darwin Lim selaku direktur sekarang beraktifitas diwilayah Oi Tui dan masih melakukan pengembangan diwilayah lain sesuai wilayah perijinan, untuk perhitungan umur tambang tersebut berkisar 5 s/d 10 tahun dan ijin PT tersebut diberikan hanya dua tahun, tetapi wajib diperpanjang apabila masuk masa berakhir perijinan itu. Paslanya, eksplorasi akan menghasilkan deposit (cadangan) dan hasil ekplorasi itu adalah yang menentukan umur tambang.
Saat disinggung bagaimana cara penjualan tambang pasir besi dengan pola ekspor?. Drs.H. Fathul Arifin, MM menjawab, setiap ekspor perusahaan wajib stor ke menteri keuangan selambat-lambatnya 1 bulan setelah ekspor dan kegiatan ekspor tersebut disaksikan oleh lembaga idependent dibidang survey seperti LSI yang diakui sesuai rayon masing-masing, selain itu juga disaksikan oleh perusahaan dan pemerintah daerah. “Untuk ekspor perdana tahun 2010 PT. JMK menyetor 72 juta lebih pada kas negara melalui rekening menteri keuangan,” jelasnya. (Khairul)

Dinas Kehutanan NTB Akan Data Penambangan Liar

Dinas Kehutanan Provinsi  Nusa Tenggara Barat akan mendata penambangan liar terutama di kawasan hutan lindung guna mencegah meluasnya kerusakan hutan di daerah ini.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB Ir. Andi Pramaria di Mataram, Selasa, mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim untuk melakukan pendataan penambangan liar yang berlokasi di dalam kawasan hutan di sejumlah kabupaten.
"Penambangan ilegal di sejumlah kabupaten ada yang berlokasi di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, karena itu harus dilakukan penertiban," katanya.
Dari hasil pendataan tersebut, katanya, bisa diketahui seberapa luas kawasan hutan yang menjadi lokasi penambangan liar untuk selanjutnya dicarikan solusi teraik.      
Ia mengatakan, selain merusak hutan, penambangan liar tersebut juga membahayakan para penambang. Selama ini penambangan liar telah banyak menelan korban jiwa, antara lain di Sekotong, Lombok Barat dan di Labaong, Kabupaten Sumbawa.
"Kami akan berupaya mencari solusi terbaik agar para penambang menghentikan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan, antara lain melalui program hutan tanaman rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM)," katanya.
Dengan cara ini, katanya, warga yang tinggal di sekitar kawasan diberikan kesempatan untuk memanfaatkan lahan di dalam hutan untuk bercocok tanam. Mereka yang mendapatkan hasil dari kawasan hutan diharapkan ikut memelihara hutan.
Selain itu, kata Ir. Andi Pramaria, penambangan liar yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3) telah mencemari lingkungan, seperti di Kabupaten Sumbawa Barat.
"Karena itu saya mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menertibkan penambangan liar yang kian marak di daerah itu," katanya. (*)

EBT Gantikan BBM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik dalam keynote speechnya pada acara Rapat Pimpinan Kadin Provinsi Bali, Senin (3/9/2012), menyatakan bahwa menggunakan bahan bakar minyak sebagai bahan bakar pembangkit lebih mahal jika dibandingkan dengan EBT karenanya secara bertahap pembangkit listrik berbahan bakar minyak akan dikurangi. “Membangkitkan listrik menggunakan bahan bakar minyak memerlukan USD 40 sen per Kwh, jadi membangkitkan listrik dengan diesel itu biayanya 40 sen dollar per Kwh,  dengan batubara kira-kira sekitar USD 7 sen per Kwh dan nanti dengan menggunakan EBT,” ujar Menteri.

Selamat Datang ke DISTAMBEN.NTBPROV.GO.ID

Selamat Datang ke DISTAMBEN.NTBPROV.GO.ID

Ini merupakan situs resmi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tengga Barat

 email  distamben@ntbprov.go.id untuk ;




Konversi Minyak Tanah ke LPG

Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah Bersubsidi Ke Lpg 3 Kg Di Kabupaten-Kota Se Pulau Lombok Provinsi NTB Dan Permasalahannya

Oleh : I Gede Tatar Sutaryana, Bambang Tri Nugroho


A. PENDAHULUAN

Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga dan usaha mikro merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk mengurangi subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke LPG untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi. Cadangan gas bumi diperkirakan cukup untuk dipergunakan selama 60 tahun ke depan sedangkan untuk cadangan minyak bumi dengan besaran tingkat konsumsi minyak bumi saat ini, diperkirakan hanya mampu bertahan hingga 15 tahun ke depan.

Program konversi Minyak Tanah ke LPG yang dilakukan Indonesia akan mempengaruhi neraca LPG dunia. Program konversi Minyak Tanah ke LPG lebih dilandasi oleh keinginan kuat menekan subsidi Minyak Tanah. Konsumsi Minyak Tanah yang terus mengalami peningkatan telah membebani anggaran keuangan negara. Padahal, dilapangan subsidi terhadap Minyak Tanah terbukti tidak sepenuhnya tepat sasaran. tidak sedikit terjadi penyelewengan sehingga Minyak Tanah bersubsidi tak hanya dikonsumsi masyarakat miskin namun juga oleh industri maupun masyarakat mampu.

Pemakaian LPG menggantikan Minyak Tanah telah terbukti memberikan keuntungan ekonomis. Pemakaian LPG yang memiliki nilai kalori sebesar 11.254,61 Kcal/Kg  dan Minyak Tanah sebesar 10.478,95 Kcal/Kg dengan kesetaraan satu liter Minyak Tanah setara 0,57 Kg LPG, pemakaian LPG memberikan penghematan sekitar Rp 16.500 hingga Rp 29.250 bagi setiap KK yang menjadi sasaran program konversi ini. Sedang bagi negara hingga saat ini telah memberikan penghematan sekitar Rp 25 Triliun

Pemakaian LPG berperan dalam menurunkan emisi gas karbon. Sebuah bentuk kepedulian masyarakat internasional terkait dengan semakin meningkatnya suhu bumi atau lebih dikenal dengan Clean Development Mechanism (CDM). Meningkatnya suhu bumi dipercaya akibat meningkatnya emisi gas karbon atau gas rumah kaca (GRK). Berbagai upaya dilakukan masyarakat dunia guna menekan emisi gas karbon. Berdasarkan kajian ilmiah, kandungan emisi gas karbon Minyak Tanah lebih besar dibanding LPG. Setiap pembakaran satu kilogram Minyak Tanah akan berpotensi menghasilkan emisi gas karbon sebesar 19,6 mg. Sedang untuk pembakaran LPG satuan berat yang sama menghasilkan 17,2 mg.

Pelaksanaan konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 Kg di wilayah NTB khususnya pada Kab/Kota di Pulau Lombok telah dimulai sejak akhir tahun 2011 dengan ditandai peresmian penyerahan paket perdana LPG 3 Kg kepada perwakilan masyarakat di Kab/Kota se Pulau Lombok oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kantor Kecamatan Mantang pada tanggal 23 Desember 2010.  Calon penerima paket perdana LPG 3 Kg diberikan tanpa biaya berupa  1 unit kompor, regulator-selang dan tabung isi LPG 3 Kg.


B. PELAKSANAAN KONVERSI MINYAK TANAH BERSUBSIDI KE LPG 3 Kg

Pelaksanaan kegiatan konversi Paket Perdana LPG 3 kg di Kabupaten-Kota se Pulau Lombok  oleh Pemerintah dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan  yaitu :

1.          Kegiatan edukasi dan sosialisasi

2.          Kegiatan Pendataan dan pendampingan

3.          Kegiatan pendistribusian dan sosialisasi

4.          Kegiatan Pengawasan


Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan beberapa konsultan pelaksana yaitu :

·            Konsultan Edukasi dan Sosialisasi PT. Kencana Mandiri Utama Nusantara, bertugas melakukan edukasi dan sosialisasi untuk pengenalan LPG 3 Kg yang benar dan aman di Desa/Kelurahan dengan audiens sebanyak ± 50 orang.

·            Konsultan Pendataan dan Pendampingan PT. Nusa Consultant, bertugas melakukan pendataan Calon Penerima Paket Perdana dan pendampingan di seluruh Kabupaten Kota di Pulau Lombok.

·            Konsultan Pengawas PT. Cakra Hasta bertugas melakukan pengawasan secara keseluruhan proses Konversi Minyak Tanah Bersubsidi ke Paket Perdana LPG 3 kg.


Mekanisme pendistribusian paket perdana LPG 3 Kg yang dibangun yaitu konsultan pendistribusian sebelum melakukan pendistribusian paket perdana LPG 3 Kg harus melakukan edukasi dan sosialisasi kembali kepada seluruh calon penerima, dalam proses pendistribusian konsultan pendistribusian didampingi oleh konsultan pendataan dan pendampingan yang melakukan klarifikasi data jika ada permasalahan data di lapangan dan sekaligus melakukan pendataan kembali warga desa/Kelurahan yang berminat untuk di data. Konsultan Pengawas melakukan pengawasan seluruh proses pendistribusian dan pendampingan.

PT. Pertamina menetapkan beberapa Konsultan Pendistribusian dan edukasi sosialisasi, terdiri dari 8 (delapan) Konsultan yang memiliki pembagian daerah distribusi ditiap-tiap Kabupaten dan Kota di Pulau Lombok yaitu :

·          PT. Harya Dewa, memiliki daerah distribusi di Kota Mataram dengan Calon Penerima 39.435 KK.

·          PT. Intermedia Grapika, memiliki daerah distribusi di Kabupaten Lombok Tengah dengan Calon Penerima 112.184 KK.

·          PT. Persada Bhakti Nusantara memiliki daerah distribusi di sebagian Kabupaten Lombok Barat dengan Calon Penerima 35.034 KK.

·          PT. Marco Husada Karya Jati, memiliki daerah distribusi di sebagian Kabupaten Lombok Barat dan di Kabupaten Lombok Utara dengan total Calon Penerima 35.134 KK.

·          PT. Semesta Karya Abadi, memiliki daerah distribusi di sebagian Kabupaten Lombok Barat dan sebagian di Kabupaten Lombok Timur dengan total Calon Penerima 10.892 KK.

·          PT. Rasicipta Consultama, memiliki daerah distribusi di sebagian Kabupaten Lombok Timur dengan Calon Penerima 61.000 KK.

·          PT. Data Persada Konsultant, memiliki daerah distribusi di sebagian Kabupaten Lombok Timur dengan Calon Penerima 25.243 KK.

·          PT. Pusparaya Karsa Perdana, memiliki daerah distribusi di sebagian Kabupaten Lombok Timur dengan Calon Penerima 21.058 KK.


Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan konversi minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 Kg yaitu :

1. Gubernur, bupati dan walikota membentuk tim koordinasi  pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG di daerah dengan tugas :Melakukan koordinasi untuk kelancaran pendistribusian LPG 3 Kg dengan melibatkan Dinas-Instansi terkait.

a.      Melakukan pembinaan melalui sosialisasi  dan pengawasan yang terkait dengan penetapan HET LPG 3 kg dan tata niaga LPG 3 kg ;

b.     Mempermudah perizinan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sesuai kewenangan daerah.

c.      Melakukan evaluasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksana konversi Miyak Tanah ke LPG 3 kg di daerah.

d.     Menata ulang agen dan pangkalan disesuaikan dengan kondisi daerah.


2. Melakukan pendataan calon sasaran program bersama instansi terkait dengan melibatkan Camat, Lurah/Kades dan Rt/Rw setempat., tokoh masyarakat, dan tim penggerak pkk.


C. DATA CALON PENERIMA DAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3 Kg

Pelaksanaan konversi di Pulau Lombok berdasarkan data yang diperoleh hasil pendataan tahap pertama oleh Konsultan Pendataan didapat data dari Kabupaten Kota berdasarkan calon penerima rumah tangga dan unit usaha mikro seperti Tabel-1. Data yang diperoleh dan tervalidasi sebesar 365.422 calon penerima dari jumlah target quota sebanyak 557.422 calon penerima untuk Kabupaten-Kota se Pulau  Lombok.


Tabel-1. Data Calon Penerima Paket Perdana LPG 3 kg Tiap Kecamatan di Pulau Lombok NTB Tahun 2011

KABUPATEN

TOTAL KELURAHAN

JUMLAH CP

TOTAL CP

RT

UM

LOMBOK TENGAH

123

111.293

891

112.184

LOMBOK BARAT

88

55.232

455

55.687

LOMBOK TIMUR

159

137.005

191

137.196

LOMBOK UTARA

33

20.882

38

20.920

MATARAM

50

38.826

609

39.435

TOTAL

453

363.238

2.184

365.422


Menyimak data calon penerima yang tervalidasi relatif masih jauh dari target quota, sehingga dilakukan pendataan kembali pasa saat pendistribusian paket perdana LPG 3 Kg. Penambahan data pada saat proses pendistribusian dan sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 bertambah sebanyak 138.862  calon penerima seperti Tabel-2. Data tersebut belum termasuk dari Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram yang sedang dalam proses mulai pendistribusian dan juga penambahan dari Kabupaten lain yang tetap dilakukan validasi data.

Diperkirakan data susulan calon penerima dari hasil pendataan dan pendampingan akan bergerak pada angka  190.000 calon penerima.

Tabel-2  Data Calon Penerima Paket Perdana LPG 3 kg Hasil Pendampingan oleh Konsultan Pendataan di Tiap Kecamatan di Pulau Lombok NTB sampai tanggal 14 Juni Tahun 2011

KABUPATEN

KELURAHAN

RUMAH TANGGA

UNIT MIKRO

Lombok Barat

96

31,741

0

Lombok Tengah

125

74,594

4

Lombok Timur

161

32,527

0

Lombok Utara

33

0

0

Mataram

50

0

0

Grand Total

465

138,862

4


Sampai dengan Tanggal 14 Juni 2011 Jumlah Paket Perdana LPG 3 Kg yang telah didistribusikan sebanyak 321.346 atau 87,94 % dari data calon penerima hasil pendataan tahap awal, rincian pada Tabel-3.


Tabel-3. Jumlah Paket Perdana LPG 3 Kg yang telah didistribusikandi Kab/Kota Se Pulau Lombok.

Kabupaten

Data Calon Penerima

Realisasi Pendistribusian

Persentase Pendistribusian

Mataram

39.435

12.221

30,99%

Lombok Barat

55.687

51.900

93,20%

Lombok Utara

20.920

20.029

95,74%

Lombok Tengah

112.184

100.000

89,14%

Lombok Timur

137.196

137.196

100,00%

Grand Total

365.422

321.346

87,94%





D. PERMASALAHAN PELAKSANAAN KONVERSI DI PULAU LOMBOK


1.          Kegitan Edukasi dan Sosialisasi

Belum optimalnya pelaksanaan edukasi dan sosialisasi pada tahap pengenalan. Edukasi dan sosialisasi pengenalan LPG 3 Kg dalam pelaksanaan konversi dari minyak tanah bersubsidi ke LPG 3 Kg dilakukan pada 50 KK/Desa, Hal tersebut memberi dampak terhadap pengetahuan masyarakat dan rasa aman tentang penggunaan LPG yang kurang sehingga antusias masyarakat untuk di data pada tahap kegiatan pendataan juga berkurang.


2.          Kegiatan Pendataan

·       Adanya penolakan dari warga masyarakat untuk di data akibat kurangnya edukasi dan sosialisasi.

·       Kekhwatiran menggunakan LPG 3 Kg akibat pemberitaan secara dari media massa dan media elektronik.

·       Pengisian daftar isian yang salah oleh calon penerima LPG.

·       Akumulasi dari kurangnya edukasi dan sosialisasi, menyebabkan jumlah  calon penerima paket perdana LPG 3 Kg yang terdata (tervalidasi) pada tahap awal 365.422 KK, “hanya” 65,5 % dari target kuota sebanyak 557.422 KK.


3.          Kegiatan Pendistribusian

·       Kuranya kontrol kualitas terhadap paket perdana LPG 3 Kg oleh konsultan pelaksana sehingga ditemukan banyaknya tabung yang bocor, kompor dan regulator yang rusak yang didistribusikan sampai ke masyarakat penerima.

·       Adanya masyarakat yang telah menerima paket perdana LPG 3 Kg yang belum mau beralih menggunakan paket perdana LPG 3 Kg, karena belum sepenuhnya paham cara penggunaan LPG 3 Kg secara benar dan aman.

·       Belum maksimalnya kinerja konsultan pelaksana dalam pendistribusian dimana terdapat paket perdana diserahkan sampai titik serah pada kantor Desa/Kelurahan dan kurangnya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh konsultan pendistribusian, hal tersebut mengakibatkan :

-       Adanya “oknum” aparat desa yang menarik pengutan biaya dari masyarakat penerima paket perdana LPG 3 Kg dengan alasan untuk pendataan dan pendistribusian.

-       Adanya “oknum” yang ingin menjual produk regulator/selang yang melakukan sosialisasi ilegal kepada masyarakat.

-       Adanya “oknum” yang menjual jasa asuransi.

·       Adanya warga masyarakat yang telah menerima paket perdana LPG 3 Kg dan “menjual” kembali paket perdana LPG 3 Kg.


4.          Infrastruktur Pengisian Kembali

·         Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk LPG (SPPBE) yang ada di Pulau Lombok terdapat 1 unit dengan kapasitas pengisian 30 ton/hari, sementara 3 unit SPPBE dalam proses pembangunan dan diperkirakan akan beroperasi September-Oktober 2011. Dengan 1 unit SPPBE untuk memenuhi kebutuhan tabung LPG 3 Kg PT. Pertamina harus mendatangkan tabung 3 Kg isi ulang dari Bali dan Jawa.

·         Belum tersedianya jaringan distribusi yang kuat untuk Agen dan pangkalan LPG 3 Kg sebagai tempat pembelian (penukaran) oleh masyarakat jika LPG 3 Kg jika habis digunakan.

5.          Mahalnya harga Energi yang diterima Masyarakat

·          Dilakukan proses penarikan minyak tanah bersubsidi di beberapa daerah yang telah didistribusikan paket perdana LPG 3 Kg, sementara itu pada daerah yang dalam proses pendistribusian paket perdana LPG 3 Kg terjadi kenaikan harga dan kelangkaan minyak tanah bersubsidi yang tidak terkendali, akibat permintaan minyak tanah bersubsidi dari daerah yang telah ditarik minyak tanah bersubsidi.

·          Setelah keseluruhan pendistribusian paket perdana LPG 3 Kg, maka minyak tanah yang beredar di masyarakat adalah minyak tanah yang non subsidi, dikhwatirkan bagi masyarakat yang seharusnya memperoleh paket perdana LPG 3 Kg karena menolak di data atau tidak terdata akan mendapatkan harga energi yang cukup mahal.


E. LANGKAH PEMECAHAN MASALAH PELAKSANAAN KONVERSI DI PULAU LOMBOK


1.        Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui beberapa surat Gubernur NTB telah meminta kepada  Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan PT. Pertamina melakukan perbaikan kinerja konsultan pelaksana dalam hal Edukasi dan Sosialisasi, kualitas kontrol paket perdana LPG 3 Kg dan pengawasan.

2.        Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat Gubernur NTB kepada  Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan PT. Pertamina meminta terakomodasinya calon penerima susulan hasil pendataan pendampingan sebanyak 138,862 KK.

3.        Satgas Pelaksanaan Konversi Minyak Tanah Ke LPG 3 Kg Provinsi/Kabupaten melakukan pertemuan secara periodik dengan PT. Pertamina dan Konsultan Pelakasana Konversi untuk membahas permasalahan yang dapat diinventarisasi dan mengemuka dalam pelaksanaan konversi di Pulau Lombok seperti telah dibahas dalam permasalahan pelaksanaan konversi.

4.        Pemerintah Daerah Provinsi Mendorong PT. Pertamina untuk mempercepat pembangunan 3 (tiga) unit SPPBE dalam rangka menunjang pengisian kembali tabung LPG 3 Kg dan menjamin ketersediaan tabung isi LPG 3 Kg bagi masyarakat.

Anda berada di: Home
Joomla extensions by Siteground Hosting